Cerminan Demokrasi kita

Inilah kondisi demokrasi kita , banyak terjadi kejanggalan seperti kasus yang beredar saat ini yaitu Demokrasi Ratu Atut dan keluarganya.

Di Banten, nama Chasan tersohor karena status jawara yang disandangnya. Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Banten mengakui adanya "keseganan mendekati rasa takut" masyarakat Banten. Banyak orang tunduk kepada Chasan, dan pembentukan atau pemilihan organisasi di Banten harus seizinnya. "Kalau mau ada pemilihan pengurus, mereka minta petunjuk dulu dari Abah (sapaan Chasan)," kata sumber

Chasan sukses mendukung keluarganya menempati posisi penting di Banten. Empat anak dan menantunya menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Dua yang terkenal yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Atut adalah anak tertua Chasan dari istri pertama, sedangkan Airin adalah menantunya. Istri keempat Chasan, Heryani, juga menjabat Wakil Bupati Pandeglang. Menantu, cucu, dan istri Chasan yang lain menjadi wakil rakyat di pusat atau di wilayah Banten.

Namun Atut mengatakan keluarganya bisa menempati posisi penting murni karena kepercayaan masyarakat, bukan karena ketokohan Chasan. Dia mengakui ayahnya meminta keluarga "tak hanya menjadi penonton" dalam pembangunan Banten. Tapi ia menampik keluarganya sengaja membangun dinasti di kawasan barat Pulau Jawa. "Yang mendudukkan mereka adalah rakyat, bukan saya atau ayah," kata dia.

Sumber yang dekat dengan Chasan mengatakan semua anggota keluarga itu selalu saling membantu jika ada yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pada saat Airin maju dalam pemilihan Bupati Tangerang, Atut berjanji kepada tim kampanye akan mengerahkan para pegawai negeri. Tapi upaya itu kandas dan Airin kalah oleh pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.

Seorang petinggi partai lain mengatakan keluarga ini tak segan menggelontorkan duit miliaran rupiah untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Saat kampanye Airin sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan, petinggi yang menemani Chasan makan siang itu menyaksikan suami Airin, Chaeri Wardana, ditanya soal jumlah uang yang dikeluarkan selama putaran pertama. "Dijawab Rp 72 miliar," katanya.

Atut membantah keluarganya mengerahkan pegawai negeri. Ia mengatakan tak pernah mau hadir di Tangerang Selatan ketika adik iparnya berkampanye. Menjelang pemilihan gubernur, Atut menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran agar bupati dan wali kota serta pegawai negeri berlaku netral. "Surat ini sudah disebar sebelum saya mendaftar ke KPU," ujarnya.

Fenomena ini yang membuat Indonesia semakin terpuruk, bagaimana anak bangsa dalam memaknai sebuah demokrasi. Jika demokrasi di Indonesia dijadikan politik monoarki keluarga. Seperti halnya cerita demokrasi Ratu Atut yang murni didalanginya beserta keluarga.

Kita sebagai generasi bangsa seharusnya harus menjunjung tinggi makna demokrasi. Sedikit pengetahuan tentang demokrasi yakni :

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.^]

Ketika kita telah mengetahui hakikat demokarasi yang sebenarnya, inilah titik dimana kita harus sadar dan melakukan perubahan. Tidak harus perubahan itu dilakukan dengan hal yang besar. Mulai perubahan itu dari hal kecil. Sedikit merubah keadaan demokrasi kita yang cenderung monoarki menjadi demokrasi yang sebenarnya.

Seharusnya pemerintah juga harus ikut andil dalam hal ini, jika telah terjadi kasus serius dalam negeri kita seperti hal yang telah saya singgung di atas. Tak lagi mengikuti hakikat demokrasi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah harus tegas mengambil keputusan. Tidak serta merta seseorang dapat mendirikan layaknya kerajaan di negeri kita ini.

Harus ada tindak lanjut dari pemerintah serta perhatian khusus. Karena kasus seperti ini cukup mengancam kondisi Indonesia kedepannya. Dan kasus seperti ini harus dijadikan cermin untuk generasi selanjutnya.