Agama dan Negara

Isu status agama dalam kehidupan publik di Indonesia merupakan persoalan yang selalu terus-menerus menghiasi perjalanan negara ini sejak masa pra-kemerdekaannya. Bagaimanapun, isu ini sesudah Indonesia menikmati kemerdekaan selama lebih dari lima puluh tahun masih belum menjadi perhatian yang semestinya, baik dari kalangan akademik maupun dari para praktisi. Ini ditunjukan oleh masih berkutatnya pengajuan solusi yang masih menekankan pada masih diperlukannya peran negara dalam persoalan keagamaan di masyarakat. Dengan kata lain, netralitas negara dalam perdebatan kenegaraan yang selama ini mendominasi masih diabaikan. Tentunya, perdebatan yang ada gagal menyentuh jantung persoalan yang selama ini merupakan akar bagi berbagai persoalan yang terkait. Bahkan, tidak jarang ketidakjelasan ini telah memicu berbagai bentuk vandalisme yang mengatasnamakan ajaran agama. Terlepas dari keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, sebuah upaya untuk pembubaran Departemen Agama yang diupayakan oleh Presiden Abdurrahman Wahid layak untuk diapresiasi.

Contoh paling baru yang diakibatkan oleh ketiadaan kejelasan atas pemisahan negara dan agama adalah maraknya pengadopsian Perda Syariah di banyak daerah di Indonesia. Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari penguatan masyarakat sebagai akibat dari bergulirnya proses reformasi kehidupan bernegara menuju sistem demokrasi. Pelemahan peran negara sebagai bentuk dari respon atas kebutuhan akan penggalangan suara. Pada gilirannya, isu penting ini pun pada akhirnya makin terpinggirkan sebagai akibat dari banyaknya bermacam kepentingan yang cenderung bersifat praktis. Dengan kata lain, demokrasi yang diadopsi Indonesia saat ini baru sebatas “kuasa mayoritas” dengan mengabaikan the rule of law selaku katup pengamannya. Maka tidaklah mengherankan bila segala sesuatu yang “sah” atau “legal” tidak sejalan dengan apa yang dikatakan sebagai “adil.”
Bagaimanapun, isu status agama dalam kehidupan publik masih dilihat sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan, diskursus akademis yang dominan saat ini masih didominasi oleh berbagai pandangan tradisional yang mengukuhkan ortodoksi yang ada. Bisakah ini diartikan sebagai belum tereksplornya kebebasan akademis secara lebih baik? Padahal, seyogyanya dengan hadirnya reformasi aneka pemikiran pun harus ikut berkembang.
Kajian atas fenomena Perda Syariah yang dilakukan dalam kerangka diskursus konstitusionalisme di Indonesia menjadi sangat penting mengingat relevansi dari tema hubungan agama dan negara masih belum terjamah secara baik dalam disiplin ilmu hukum di Indonesia. Penekanan akan pentingnya pemisahan agama dan negara dalam kajian ini bisa jadi merupakan nilai tambah tersendiri mengingat usulan berani ini dapat menjadi alternatif bagi kebuntuan yang ada selama ini. Malahan, usulan bagi adanya pemisahan secara tegas akan peran agama dalam kehidupan publik bisa dipandang sebagai salah satu upaya untuk pemajuan promosi dan perlindungan kebebasan sipil, utamanya dalam bidang, selain kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berpikir, berkelompok dan berekspresi.